Sabu dengan berat total 29 KG tersebut terungkap saat penangkapan terhadap tersangka, lelaki beridentitas D (39), Sabtu (25/12/21), di dusun Dondasa, Desa Siboang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulteng.

Hal ini disampaikan Kapolda Sulteng Irjen Pol Drs.Rudy Sufahriadi dalam press confrence di hadapan media, Selasa (28/12/2021), yang digelar di Mapolda Sulteng.

Kapolda mengatakan pada 03 November 2021 Ditresnarkoba Polda Sulteng mendapatkan informasi terkait akan adanya aktifitas penyelundupan narkotika jenis shabu yang berasal dari Malaysia masuk ke wilayah Sulteng melalui jalur laut.

Setelah melakukan penyelidikan, pada 25 Desember 2021 tersangka D berhasil ditangkap Ditresnarkoba Polda Sulteng dibantu Bea Cukai Palu.

“D merupakan target operasi (TO). Setelah melalukan penyelidikan selama sebulan Ditresnarkoba Polda Sulteng dibantu Bea Cukai Palu berhasil menangkap D,” ungkapnya.

Lebih lanjut Kapolda mengatakan kepada petugas D mengaku telah menyimpan narkotika di rumah pamannya di Desa Balukang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala.

“Dari pengakuan tersebut petugas lantas menuju rumah yang dimaksud dan menemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 29 paket dengan berat 29 Kilogram,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Resnarkoba Polda Sulteng Kombes Pol Aman Guntoro menambahkan selain 29 paket sabu dengan berat 29 kilogram, pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti lainnya.

Yaitu satu unit kapal, lima unit handphone, satu pucuk senjata api rakitan dan tiga butir amunisi.

Tak hanya itu, dari hasil pengembangan juga diamankan sejumlah tersangka lainnya, yakni R (43) warga Desa Pesik, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, S (40) warga Kabupaten Tolitoli, A (35) warga Sandaran Kabupatem Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan H (36) yang beralamat Batu 13 Apas Negeri Sabah Malaysia.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya para tersangka di jerat pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

“Para tersangka diancam dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, atau seumur hidup atau hukuman mati. Dan pidana denda paling sedikit Rp1 Milyar dan paling banyak Rp10 Milyar,” pungkasnya.(dewi)

Kepada awak media ini, Kapolres menyampaikan bahwa ia sangat mengapresiasi kepada seluruh anggota yang bekerja secara maksimal dalam giat vaksinasi di wilayah hukum Polres Bangkep.

“Khususnya kepada Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kecamatan Totikum yang sampai menggendong warga disabilitas agar bisa mengikuti vaksinasi,” ungkapnya melalui sambungan whatsapp, Senin (27/12/21).

Melalui kesempatan ini Kapolres juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Bangkep dan Banggai Laut (Balut) agar tidak termakan isu- isu yang tidak bertanggung jawab (hoax).

“Mari kita sukseskan vaksinasi agar Herd Immunity dapat menjadikan kehidupan masyarakat kembali normal. Bisa beraktivitas dengan nyaman dan terhindar dari rasa cemas, takut serta khawatir. Ekonomi bisa kembali lancar dan segalanya kembali seperti sebelum wabah Covid-19 ini. Jangan termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab (hoax),” tutupnya.(dewi)

Mobilisasi dikerahkan mulai dari menjemput hingga menggendong warga disabilitas dari rumah menuju lokasi gerai vaksin Polres Bangkep yang ada di Kecamatan Totikum.

Kepada awak media ini, Bhabinkamtibmas Bripka Basri mengatakan selama ini warga disabilitas tidak bisa mengikuti vaksinasi karena pihak keluarga tidak ada yang bisa mengantarkan ke lokasi vaksinasi.

Menjemput langsung warga disabilitas dikediamannya, lanjutnya, merupakan bentuk pelayanan TNI-Polri sebagai pelayan masyarakat.

“Selama ini yang bersangkutan yang mengalami kelumpuhan belum divaksinasi Covid-19 karena keluarganya tidak ada yang bisa mengantarkan ke lokasi vaksinasi. Olehnya itu saya bersama Babinsa menggendong beliau menuju gerai vaksinasi agar bisa mengikuti vaksinasi,” tandasnya.(dewi)

Dalam siaran pers tersebut Ketua AJI Palu Yardin Hasan melalui Ketua Divisi Organisasi, Data dan Informasi Abdul Rifai menegaskan situasi di 2021 belum benar-benar berpihak pada jurnalis. Dimana kebebasan pers, kesejahteraan dan keselamatan jurnalis benar-benar diuji.

Tindak kekerasan masih saja dialami oleh para jurnalis dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. Di sisi lain kesejahteraan jurnalis masih belum mendapatkan jaminan.

Tak hanya itu, pandemi Covid-19 yang melanda turut mengancam keselamatan para jurnalis. Tercatat sejumlah jurnalis di Sulteng diketahui terpapar virus Covid-19.

Dalam mewujudkan pers yang merdeka, AJI Palu menekankan pada tiga point penting yang harus mendapat perhatian. Yakni kebebasan pers, keselamatan dan kesejahteraan jurnalis.

I. Kebebasan Pers
Diuraikan pada 2021 serangan atau tindakan kekerasan terhadap jurnalis masih terus terjadi. Pelakunya bervariasi, mulai dari aparat kepolisian, aparat pemerintah hingga pengacara.

AJl Palu mencatat dari Januari hingga Desember 2021 sedikitnya ada lima kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Serangan terhadap kebebasan pers ini dilakukan dengan cara beragam. Mulai dari pemukulan, perampasan alat kerja, intimidasi hingga ancaman pemidanaan atas karya-karya jurnalistik yang tak menempuh mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik.

Kekerasan yang dialami jurnalis antara lain (1) Nur Saleha, jurnalis TribunPalu.com yang dilarang mengabadikan suasana saat terjadi kerumunan warga di Kota Palu.

(2) Ancaman pemidanaan terhadap jurnalis di Kabupaten Buol yang kasusnya hingga saat ini sedang berjalan.

(3) Somasi oleh pejabat di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terhadap Thomy Noho atas tulisannya di media kompasulawesi, kini kasusnya stagnan.

(4) Tindak kekerasan yang dialami Alshie Marcelina dari kabarselebes.com. Alshie dipukul oleh anggota polisi saat sedang meliput demonstrasi ‘Reformasi Dikorupsi’ di Kota Palu. Melalui perantaraan ORI Sulteng kasus ini berakhir damai antara Alshie dan Kapolres Palu.

(5) Perampasan alat kerja dan penghapusan data liputan milik Andi Baso Hery, reporter TVOne, oleh salah satu ajudan Kapolda Sulteng saat meliput kunjungan kerja Kapolda Sulteng di Mapolres Banggai. Melalui perantara Kapolres Banggai kasus ini berakhir damai.

II. Keselamatan Jurnalis
Selain serangan terhadap jurnalis, keselamatan jurnalis di lapangan mendapat ancaman dari virus Covid-19 di masa pandemi ini.

AJI Palu mencatat pada 2021 gelombang pandemi Covid-19 bersamaan dengan merebaknya varian delta banyak jurnalis yang terpapar.

Yang berhasil dicatat ada 25 jurnalis yang terpapar virus Covid-19, yakni 19 jurnalis di Kota Palu dan enam Jurnalis di Kabupaten Banggai.

Atas hal tersebut, AJI Palu bersama organisasi wartawan lainnya menggalang dana untuk menangani para jurnalis yang terpapar Covid-19. Mulai dari menyiapkan rumah isolasi, menyuplai vitamin, menyiapkan oksigen dan membagikan sembako.

III. Kesejahteraan Jurnalis
Kesejahteraan jurnalis adalah isu lain yang penting untuk diperhatikan. Menjamurnya media di era digital membuat kesejahteraan jurnalisnya menjadi persoalan serius yang harus diperhatikan.

AJll Palu berpendapat salah satu standar profesionalitas jurnalis adalah dengan mendapatkan upah layak dari perusahaannya.

Dengan demikian independensi tetap terjaga sebagai gerbang terakhir yang menjamin pers mampu menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi di Sulteng.

AJl Palu menilai tiga hal diatas adalah jaminan kemerdekaan pers di daerah ini. Berdasarkan itu AJI Palu meminta kepada para pihak yang berkompeten untuk:

(1) Menghentikan kekerasan terhadap jurnalis. Bagi AJI Palu,menyerang jurnalis atau pemidanaan karya jurnalistik adalah serangan terbuka terhadap kebebasan pers.

(2) Mendesak kepada para pihak untuk menempuh mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik jika terdapat karya jurnalistik yang tidak memenuhi standar atau norma kode etik jurnalistik. Tidak melakukan pemidanaan terhadap jurnalis.

(3) Jurnalis adalah individu yang merdeka. Karenanya tidak bisa dieksploitasi dengan membiarkannya tidak mendapat perlindungan dari perusahaan tempatnya bekerja jika sewaktu-waktu mendapat musibah, diantaranya sakit karena terpapar Covid-19.

(4) Meminta kepada perusahaan media untuk memberikan upah layak kepada setiap jurnalisnya.

Abdul Rifai menegaskan empat poin sikap AJI Palu ini sejalan dengan UU nomor 40/1999 tentang pers.

Bahwa pers memegang mandat publik untuk menyampaikan informasi, tidak boleh dikriminalisasi karena karya jurnalistiknya.

Dan Perusahaan media setidaknya berpedoman terhadap standar upah pemerintah (jika tidak mampu memberikan upah layak) kepada jurnalisnya.(dewi/adm/rilis AJI Palu)

Pada apel gelar pasukan Ops Lilin Tinombala di Polres Banggai Kepulauan (Bangkep) dipimpin langsung Bupati Bangkep Rais D. Adam.

Pada kesempatan ini, Bupati Bangkep membacakan amanat Kapolri mengenai tujuh pedoman dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas operasi.

Yakni (1) mempersiapkan mental dan fisik serta menjaga kesehatan dan meniatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah kepada Tuhan YME.

(2) Melakukan deteksi dini dengan memetakan dinamika dan fenomena yang berkembang sebagai langkah antisipasi sedini mungkin untuk mencegah aksi yang meresahkan masyarakat.

(3) meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengamanan. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi teror dan kriminalitas yang memanfaatkan momentum natal 2021 dan perayaan tahun baru 2022.

(4) Melaksanakan pengamanan secara profesional dan humanis, memberikan pelayanan terbaik, melengkapi sarpras dan perlengkapan perorangan yang memadai. Serta melakukan penugasan anggota dengan buddy system

(5) Melaksanakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional serta bertindaklah secara tegas namun humanis terhadap setiap pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.

(6) Memantapkan kerja sama, sinergi dan soliditas para pihak yang terlibat demi keberhasilan pelaksanaan operasi.

Dan (7) menjadi teladan bagi keluarga, rekan dan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) mencegah penyebaran covid-19, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak serta menerapkan pola hidup sehat dan bersih.

“Sekecil apapun peran yang diberikan kepadamu, itu akan memberi catatan sejarah bagi perjalanan hidupmu yang suatu saat bisa kamu torehkan dan ceritakan kepada anak cucumu,” pungkasnya.(dewi)

Apel gelar pasukan yang dilaksanakan di halaman apel Mapolres Bangkep, Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, dihadiri Kapolres Bangkep AKBP Bambang Herkamto, S.H., Wakapolres Bangkep Kompol Hamdan, S.Kom., Danramil 1308/Salakan Kapten Inf. Abdul Aziz, Kadis Dishub, Kaban BPBD, Kasat Pol PP, PJU Polres Bangkep beserta para personil yang terlibat Ops Lilin Tinombala 2021.

Membacakan amanat Kapolri, Bupati Bangkep mengingatkan para personil yang terlibat untuk menyiapkan mental dan fisik serta menjaga kesehatan dan meniatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah kepada Tuhan YME.

Lebih lanjut disampaikan personil yang terlibat harus melakukan deteksi dini, meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengamanan.

Serta mengantisipasi terhadap kemungkinan terjadinya aksi teror dan kriminalitas yang memanfaatkan momentum Natal 2021 dan perayaan tahun baru 2022.

Para personil juga ditekankan untuk melaksanakan pengamanan secara profesional dan humanis, memberikan pelayanan terbaik, melengkapi sarpras dan perlengkapan perorangan yang memadai, serta melakukan penugasan anggota dengan buddy system.

“Laksanakan penegakan hukum secara profesional dan proporsional serta bertindaklah secara tegas namun humanis. Mantapkan kerja sama, sinergi dan soliditas para pihak yang terlibat demi keberhasilan pelaksanaan operasi. Tetaplah menjadi teladan bagi keluarga, rekan dan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes),” tandasnya.

Pada apel gelar pasukan ini Bupati Bangkep didampingi Kapolres Bangkep dan Danramil Salakan Kapten Inf. Abdul Aziz melakukan pemeriksaan pasukan.(dewi)

Mengusung tema Membangun Ketahanan Perempuan Indonesia Melalui Kesehatan Mental dan Pemulihan Bisnis UMKM, peringatan HUT DWP ke 22 dibuka Bupati Banggai Ir. H. Amirudin Tamoreka.

Dalam sambutannya, Ketua DWP Banggai Ir. Merry Abdullah mengungkapkan dari 65 juta unit UMKM di Indonesia 34 persen usaha menengah, 50,6 persen usaha kecil dan 52,9bpersen usaha mikro dijalankan oleh perempuan.

“Perempuan memiliki peran dalam UMKM, terutama pada sektor kuliner, kerajinan dan fashion yang perlu ditingkatkan dalam mendukung upaya pemulihan ekonomo akibat pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan masa pandemi menjadikan perempuan lebih rentan terhadap dampaknya. Dimana berdampak pada berkurangnya pemasukan usaha mikro dikarenakan menurunnya transaksi dan kesulitan mendapatkan bahan baku akibat kebijakan pembatasan sosial.

Dituturkan melalui peringatan HUT DWP ke 22, Ketua Umum DWP mengajak seluruh anggota DWP untuk meningkatkan kemampuan ekonomi UMKM dan meningkatkan kepercayaan diri sebagai upaya untuk menjaga kesehatan mental.

Tak hanya itu, Menpar Ekraf meminta anggota DWP menjadi penggerak dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dengan menjadikan UMKM sebagai pemulihan ekonomi nasional.

Diharapkan melalui momentum ini dapat memberikan semangat kepada kaum perempuan untuk saling menyemangati dan bergandengan tangan.

Ditegaskan banyak tanggung jawab yang bergantung dipundak perempuan. Mulai dari urusan rumah tangga hingga bisnis. Mari

Untuk itu, ia menekankan kepada perempuan yang sudah berdaya atau yang sudah mempunyai kemampuan untuk memprovokasi perempuan lainnya untuk ikut berdaya.

“Bersama membangun ketahanan perempuan Indonesia. Mental sehat, bisnis UMKM pulih. Peringatan ini bertujuan untuk lebih memperkuat rasa kebersamaan dan bangga terhadap organisasi serta bentuk partisipasi dan kontribusi terhadap program pemerintah,” tandasnya.

Peringatan HUT DWP ke 22 dihadiri Ketua DPRD Banggai, Kapolres Banggai, Dandim 1308/LB, Kajari Banggai, Ketua PN Luwuk, Sekda Banggai, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Banggai, pimpinan OPD, seluruh anggota DWP Banggai dan Ketua-Ketua Organisasi Wanita Banggai.(dewi)

Dalam sambutannya Wabup menyampaikan pemerintah melalui Kemendikbud akan mendorong Guru Penggerak menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan.

Dimana program Guru Penggerak bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru agar mampu menciptakan ekosistem yang berdaya dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar murid.

Lebih lanjut dikatakan proses tersebut membutuhkan saling dukung dan saling menyemangati antara stakeholder terkait.

“Karena semua kita mempunyai satu cita-cita yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid atau pembelajaran yang memerdekakan,” tandasnya.

Program PGP adalah program yang digelar Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi.

Program PGP Angkatan II digelar sejak Maret 2021 dan Lokakarya 9 ini adalah merupakan lokakarya terakhir.

Dimana jumlah Guru Penggerak yang mengikuti dan berhasil menyelesaikan sampai di lokakarya terakhir berjumlah 24 orang dan dimentori para Pengajar Praktik sejumlah 5 orang.

Penutupan program PGP dihadiri panitia pusat yakni Drs. Suardi, M.Pd., Ahmad A.M., S.Pd. dan Abdul Muis, dan masing-masing dari perwakilan P4TK, Penjas dan BK.(dewi)

Penandatangan MoU ini berlangsung di ruang rapat umum kantor Bupati Banggai, kawasan perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Jumat (17/12/21).

Penandatangana MoU ini dalam rangka mendukung pelaksanaan dan tata kelola APBN secara optimal dengan menyediakan dan memfasilitasi diskusi, peningkatan kapasitas SDM Pemda dan instansi vertikal KlL, dan pertukaran data serta informasi bagi peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan publik.

“Kami berikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Banggai Brother’s atas kesediaan untuk melakukan MoU Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,” ucap Kakanwil Dirjen Pembendaharaan Sulteng Irfan Ampri.

Dengan MoU ini, lanjutnya, terbuka berbagai kesempatan untuk berbagi informasi dan pengetahuan berkenaan dengan pengelolaan keuangan, kajian ekonomi daerah, kajian optimalisasi TKDD, peningkatan intervensi APBN yang bukan TKDD melalui KUR dan kredit mikro.

Serta investasi, peningkatan kapasitas tata kelola BLUD dan laporan konsolidasi keuangan serta statistik pemerintah pusat dan daerah.

“Mari bersama-sama kita wujudkan penyaluran APBN di Kabupaten Banggai Brother’s yang makin berkualitas, menonjolkan fungsi dan perannya dalam melindungi masyarakat, memulihkan ekonomi regional, dan turut mendukung reformasi struktural guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” tutupnya.(dewi)